TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN DAN PENGADAAN KEPEGAWAIAN DI MASA TRANSISI KABUPATEN LOMBOK UTARA SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU

Abstract

ABSTRAK Penetapan formasi dan perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan administrasi kepegawaian. Berbagai masukan (input) dianalisis untuk memperoleh alternatif – alternatif terbaik, mengenai berapa jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan daerah otonom baru. Tesis ini meneliti permasalahan mengenai kewenangan pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan bagaimana proses pengalihan ,pengadaan serta kendala kepegawaian di masa transisi Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya seperti dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Sistem kepegawaian daerah merupakan suatu kesatuan sistem kepegawaian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah pusat yang di atur di dalam pasal 129 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara Nasional”. Setelah Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terjadi penyerahan asset, pemindahan personel serta dokumen kepada pemerintah kabupaten Lombok Utara. Pengaturan pengalihan personil diatur di dalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain pengalihan untuk mengisi formasi kepegawaian yang kosong diadakan pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah pada tanggal 15 November 2010 dan pada tanggal 21 Agustus 2013. Proses pengalihan dan pengadaan kepegawaian tersebut, tidak memiliki kendala yang berarti karena personil pemerintahan yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Utara dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berada di wilayah utara. Saran dari penulis adalah, administrasi kepegawaian di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, terutama dalam hal pengadaan pegawai, sehingga diperoleh input pegawai negeri sipil yang berkualitas. Kata Kunci : kepegawaian, pengadaan dan pengalihan pegawai, daerah otonom baru.