TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRATIF BAGI NOTARIS PENGGANTI

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRATIF BAGI NOTARIS PENGGANTI Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas selaku pejabat yang membuat akta, ditengarai mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga terjadi pelanggaran jabatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum administratif bagi Notaris pengganti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab administratif bagi Notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya serta perlindungan hukum administratif bagi Notaris pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, pengolahan data dalam penelitian ini yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tanggung jawab administratif Notaris Pengganti pada saat menjalankan tugas dan jabatannya ataupun saat berakhirnya jabatan sebagai notaris pengganti, apabila Notaris pengganti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) khususnya huruf a adalah dengan pemberian sanksi administrasi yaitu berupa pemberhentian sementara dari jabatan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 11 huruf b yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Notaris Pengganti. Pemberian sanksi administrasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab administrasi notaris pengganti untuk memenuhi asas tanggung jawab dimana notaris pengganti dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu apabila ia dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya, sedangkan perlindungan hukum administrasi bagi Notaris pengganti dalam pelaksanaan jabatannya masih belum sesuai dengan isi dan makna yang tersirat di dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf f sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan dimana asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak yaitu memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran hendaknya di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ditambahkan beberapa pasal yang mengatur secara khusus tentang notaris pengganti terutama yang menyangkut tanggung jawab dan perlindungan hukum.