PEMBERIAN GANTI RUGI MELALUI MEKANISME KONSINYASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TAHAP I SEMARANG-UNGARAN DI KELURAHAN KALIREJO KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Abstrak PEMBERIAN GANTI RUGI MELALUI MEKANISME KONSINYASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TAHAP I SEMARANG-UNGARAN DI KELURAHAN KALIREJO KABUPATEN SEMARANG Konsinyasi yang diterapkan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 berbeda dengan konsinyasi yang di atur dalam KUH Perdata, dimana dalam KUHPerdata konsinyasi dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, konsinyasi dilakukan karena tidak terjadi kesepakatan antara para pihak, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut. Perbedaan dalam hal konsep penerapan konsinyasi inilah yang menyebabkan ketidakadilan bagi pemegang hak tanah yang tidak menyepakati musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa dilakukan mekanisme konsinyasi ganti rugi tersebut dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terkena proyek tersebut. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis.Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 1)Mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan TOL tahap I Semarang-Ungaran di Kelurahan Kalirejo Kabupaten disebabkan tidak adanya kesepakatan, sehingga proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. 2)Secara teknis, mekanisme konsinyasi telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006, namun Perpres Nomor 65 Tahun 2006 keliru mengadopsi mekanisme konsinyasi yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata dan mekanisme konsinyasi tersebut melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan tanah 3)Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah adalah dengan merevisi regulasi mengenai konsinyasi dan merevisi regulasi mengenai ganti rugi, karena jika dari awal sudah terjadi kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi, maka pemberian ganti rugi melalui mekanisme konsinyasi tidak akan terjadi. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan TOL tahap I Semarang-Ungaran di Kelurahan Kalirejo Kabupaten Semarang disebabkan tidak adanya kesepakatan dalam penentuan bentuk dan besaran ganti rugi, jadi bukan konsinyasi menurut ketentuan Pasal 1404-1412 KUHPerdata yang harus didasarkan pada hubungan hukum sebelumnya. Sehingga tidak dimungkinkan dilakukan konsinyasi jika tidak pernah terjadi kesepakatan antara pemegang hak atas tanah danpemerintah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi.