TELAAH YURIDIS ATAS KESESUAIAN AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO/ UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Abstract

ABSTRAK TELAAH YURIDIS ATAS KESESUAIAN AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JO/ UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Semakin maraknya keberlakuan dan penerapan hukum Islam di ranah ekonomi yang kemudian berimbas pada transaksi syariah. Transaksi mana kemudian dituangkan dalam akta otentik sebagai perlindungan hukum bagi para pihak mengingat sifat akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna jika semua ketentuan yang berkaitan dengan akta Notaris dipenuhi. Sehingga terjadi terjadi penyimpangan atas ketentuan tersebut dapat mengakibatkan otensitas akta Notaris terdegradasi kedudukannya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembentukan akad syariah serta urgensi pemahaman notaris dalam pembuatan Akta berbasis syariah dan bagaimana kesesuaian akad Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan akad syariah dan bahan hukum sekunder dengan meneliti buku-buku dan tulisan para ahli hukum syariah serta dilengkapi wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini bahwa pada akta perbankan syariah secara formalitas tidak perlu mempunyai bentuk tersendiri yang menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tetap berlaku untuk akta apapun. Bentuk kekhususan tersebut dapat ditempatkan pada isi akta yang merupakan kesepakatan para pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya dan implementasi prinsip syariah. Pada pembuatan akta Perbankan Syariah, Notaris yang terlibat dalam pembentukan akad syariah tidak hanya sekedar menjalankan prinsip-prinsip syariah sebagai sebuah rutinitas dan kewajiban, akan tetapi juga memenuhi kapasitas untuk mencatat sebuah akad syariah berlandaskan Hukum Perikatan Islam dengan pemenuhan unsur integritas umum Notaris sesuai sumpah jabatan Notaris dan pelaksanaan Kode Etik. Kata kunci: Akad Perbankan Syariah, Jabatan Notaris