KEPASTIAN ATAS PENDAFTARAN TANAH UNTUK TANAH-TANAH NEGARA YANG TERKENA KETENTUAN SURAT EDARAN PEMERINTAH KOTA TEGAL NOMOR 593/05599 MENGENAI PENGAMANAN TANAH-TANAH PEMERINTAH DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

Abstract

ABSTRAK KEPASTIAN ATAS PENDAFTARAN TANAH UNTUK TANAH-TANAH NEGARA YANG TERKENA KETENTUAN SURAT EDARAN PEMERINTAH KOTA TEGAL NOMOR 593/05599 MENGENAI PENGAMANAN TANAH-TANAH PEMERINTAH DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL Perolehan hak atas tanah menjadi prioritas atas kepastian hak atas tanah. Permohonan hak atas tanah harus didasari dengan asal tanah tersebut. Salah satu asal tanah adalah tanah Negara. Tanahnegara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak. Umumnya didaerah-daerah secara fisik sudah dalam penguasaan penduduk baik berupa tanah sewa, tetapi tanah tersebut dalam penguasan pemerintah Kota atau Kabupaten setempat. Dalam rangka mengetahui kepastian permohonan hak atas tanah negara yang fisik dikuasai oleh penduduk sedangkan permohonan haknya terkendala oleh penguasaan Pemerintah Kota maka dilakukan penelitian di Kecamatan Tegal Barat khususnya Kelurahan Tegalsari dengan tujuan untuk mengetahui kepastian atas tanah negara yang terkena ketentuan Surat Edaran Nomor 593/05599 Mengenai Pengamanan Tanah-tanah Pemerintah, berikut peran Pemerintah dan kendalanya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan pendekatan spesifikasi deskriptif analistis. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan para responden, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh penduduk Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal asal tanahnya adalah tanah negara. Dalam rangka melindungi keberadaan tanah negara itu sendiri Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pengamanan Tanah-tanah Pemerintah Kota. Dalam mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut warga masyarakat terlebih dahulu mengajukan surat rekomendasi dari Walikota Tegal sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keterangan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tegalsari sebagi salah satu persyaratan untuk permohonan hak atas tanah tersebut. Kendala dalam permohonan hak atas tanah tersebut antara lain : tanah-tanah penguasaan Pemerintah Kota Tegal merupakan asset pemerintah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, belum adanya kejelasan rencana kepastian hukum atas tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat dalam waktu dekat. Dengan adanya kepastian Hukum atas Tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat, jika diketahui riwayat tanah yang dimohonkan maka dapat diketahui pula syarat dan ketentuan pemberian haknya, sehingga Pemerintah Kota Tegal sesuai dengan peraturan perundangan pada saat diberikan rekomendasi atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut.