PENYELESAIAN PENANGANAN MASALAH TANAH ASET PT KERETA API INDONESIA YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

Abstract

Timbulnya konflik dan sengketa pertanahan dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk kebutuhan kehidupan, sedangkan luas tanah relatif tetap tidak bertambah. Di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terdapat banyak tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang belum difungsikan secara optimal, dikarenakan sebagian aset tersebut telah tertimbun tanah atau tertimbun jalan sehingga batasan tanah kereta api terputus dan ini mengakibatkan aset PT.KAI (Persero) tersebut banyak dikuasai oleh masyarakat disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian penanganan masalah tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam penanganan masalah tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Serta bagaimana mekanisme yang tepat dalam penyelesaiannya penanganan masalah pemberian hak atas tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka melalui studi sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam penyelesaian penanganan masalah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang difasilitasi oleh pemerintah Kota mengalami hambatan- hambatan dalam penyelesaiannya, dan masih menunggu persetujuan penandatanganan draft kerjasama dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Mekanisme yang tepat dalam penyelesaian penanganan pemberian hak atas tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengajukan permohonan Hak Penggolongan untuk tanah yang tidak digunakan jalur kereta api yang aktif, sedangkan masyarakat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas tanah hak pengelolaan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero).