“PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAM PENGALOKASIAN TANAH FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DI ATAS PERUMAHAN DI JAKARTA”

Abstract

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan developer Jakarta harus menyerahkan fasos dan fasum sebesar 40% dan 60% untuk pembangunan perumahan, akan tetapi tidak semua developer menyerahkan fasos dan fasum berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih masalah ini. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta dengan sasaran penelitian pada Perumahan yang terdiri dari : perumahan milik pemerintah dan perumahan swasta, yang mana perumahan milik pemerintah yaitu Perumnas dan perumahan swasta yaitu PT. Baratama dan PT. Prima Karya Manunggal. Selain itu juga dilakukan penelitian pada Pemerintah Kota Jakarta Selatan yaitu pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Jakarta, Balai Kota Jakarta pada bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Jakarta. Berdasarkan ini menggunakan data primer dan data sekunder dari hasil kuesioner, wawancara dan bahan-bahan hukum kemudian diuraikan dalam tabel frekuensi secara kualitatif dan deskriptif sehingga penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengadaan dan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari developer kepada Pemerintah Daeah, dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanan perjanjian penyediaan fasos dan fasum oleh devloper yakni hanya delapan yang menyediakan fasos dan fasum, sedangkan lainya tidak menyediakan karena penyediaan fasos dan fasum tidak diatur dalam (PPJB). Adapun tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan fasos dan fasum pemerintahan di Jakarta yaitu memanfaatkan fasos dan fasum sesuai dengan peruntukanya serta melakukan perawatanya