PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM MELINDUNGI HAK PRAJURIT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 DAN KEKOSONGAN HUKUM SAAT INI

Abstract

ABSTRAK Kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Bab V Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menimbulkan ketidakpastian bagi prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan bagaimana upaya yang dapat dilakukan prajurit TNI yang merasa haknya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Militer pada kekosongan hukum saat ini. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis atau social legal research dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis, menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh prajurit TNI yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer selama kekosongan hukum saat ini adalah melalui upaya administrasi, yaitu dengan mengajukan keberatan agar memperoleh keputusan dari atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang bersangkutan. Simpulan dari penelitian ini adalah upaya administrasi merupakan restorative justice yang dapat digunakan oleh Prajurit TNI untuk membela haknya yang dirugikan berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Militer. Disarankan kepada atasan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer untuk bersikap arif dan bijaksana dalam memutus upaya administrasi yang diajukan oleh prajurit bawahannya. Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum, Upaya Administrasi.