COUNTER TERRORISMBAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)menyebabkan negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diperlukansuatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, disengagement, dan inkapasitasi. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi, serta mengenai pelaksanaan deradikalisasi dan konsep disengagment yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah metode pendekatan sosiolegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang terdiri data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metodeanalisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang lahir sebagai kebijakan formulasi dalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi diformulasikandalam Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan denganTindak Pidana Terorisme. Deradikalisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya counter terrorismberdasar teori pencegahan dan rehabilitasi. Disengagement dilakukan oleh BNPT sebagai upaya memutus ikatan antara mantan napi teroris dengan kelompok teroris tempat mereka bergabung. Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (disengagement) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). Indonesia memerlukan kebijakan Peraturan Daerah guna mengantisipasi bahaya terorisme yang mengancam suatu daerah tertentu serta sebagai upaya deradikaliasai dini bagi pelaku terorisme. Upaya deradikalisasi dan disengagement saat ini memerlukan payung hukum pasti, yang memuat secara lebih rinci tentang program-program dari keduanya. Kata kunci : counter terrorism, narapidana pelaku teroris, deradikalisasi dandisengagement