PENGARUH SOSIALISASI UNDANG –UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENEKANAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN

Abstract

ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas sampai dengan saat ini masih terus terjadi. Masyarakat tentu saja semakin was-was dengan terus bertambahnya kurban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jawa Tengah pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara lain adalah kendaraan bermotor, faktor manusia, dan juga faktor kerusakan jalan. Studi ini merupakan salah satu upaya dalam mencari pendekatan kebijakan kelalu-lintasan yang dapat dilakukan guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terus terjadi dan terus menerus mengalami peningkatan. Upaya melalui sosialisasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 diharapakan dapat menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan. Sehingga nantinya masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor menjadi aman dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan karena di masyarakat telah tercipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu, pertama, Bagaimana penegakan kebijakan kelalu lintasan dalam upaya penanggulangan dan menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas saat ini, kedua, Bagaimana penegakan kebijakan kelalu lintasan dalam upaya penanggulangan dan menekan terjadinya keecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat pengendara kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas dan kerusakan jalan dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dengan menggunakan pendekatan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal yaitu dengan menggunakan Undang Undang no. 22 tahun 2009 untuk mengetahui ancaman pidana dan denda yang dapat dikenakan kepada pengendara kendaraan bermotor yang mengalamai kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerugian baik secara material maupun inmaterial, termasuk mengakibatkan kurban meninggal dunia. Sedangkan tindakan non penal adalah memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan lalu lintas, termasuk melakukan sosialisasi penerapan Undang-undang No. 22 tahun 2009. Penegakan kebijakan lalu lintas dalam upaya menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan yang akan datang adalah xi dengan meningkatkan profesionalisme Polantas selaku penegak hukum dan sebagai pengyom, pelindung dan pelayanan masyarakat, dengan mengutamakan sosialisasi penerapan undang-undang No. 22 tahun 2009. Kata kunci: sosialisasi Undang-undang, kecelakaan lalu lintas.