PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK PADA MAKANAN KHAS DAERAH (STUDI PADA MAKANAN PEMPEK DI KOTA JAMBI)

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum merupakan konsep penjelmaan dari kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan diperoleh apabila pemilik merek sebagai pemohon mendafarkannya dalam Daftar Umum di Direkorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Ham. Pemohon akan memperoleh Hak atas Merek yaitu hak eklusif yang diberikan oleh Negera kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu atau memberika izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tulisan ini mengupas dua permasalah hukum berkenaan dengan merek yaitu bagaimana makanan khas daerah dapat didaftarkan sebagai merek oleh pemerintah daerah setempat khususnya makanan pempek khas daerah Jambi dan bagaimana perlindungan hukum makanan pempek khas daerah Jambi yang didaftarkan sebagai merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab dua isu hukum diatas. Dari hasil penelitian dan pembahasa dapat dikemukakan bahwa pengajuan merek oleh Pemda Jambi berkaitan dengan pengajuan pendaftaran merek pempek Jambi dengan lambang Jambi tidak bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2001 Merek. Perlindungan hukumnya dapat berupa ganti kerugian yang bersifat keperdataan berdasarkan Pasal 76 UU Merek dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan ancaman pemindanaan bagi pelaku penyalahgunaan merek terdaftar dengan delik kejahatan dan pelanggaran.