EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERKAIT PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA MAKASSAR

Abstract

ABSTRAK Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer disamping kebutuhan akan pangan dan sandang, namun tidak semua orang mampu memiliki rumah sendiri, dikarenakan masih rendahnya tingkat pendapatan mereka, sehingga upaya yang dialakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal melalui cara sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa rumah yang berlangsung selama ini banyak dilakukan hanya berdasarkan perjanjian lisan, padahal Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, menentukan dibuat secara tertulis. Tujuannya untuk perlindungan hak ketika terjadi peralihan hak milik atau rumah yang bersangkutan menjadi objek jaminan. Kondisi ini menuntut perlunya meneliti substansi peraturan yang berlaku demikian pula dalam hal terjadi sengketa dalam perjanjian sewa menyewa di masyarakat yang menggunakan perjanjian sewa lisan. Penelitian yang dilakukan di wilayah Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar, dengan melalui metode pendekatan “yuridis empiris” yang dianalisis secara kualitatif. Diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman terhadap penyewa rumah. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perjanjian sewa-menyewa rumah secara tertulis, selama ini tidak berjalan efektif, banyak disebabkan oleh substansi peraturan yang mengatur bentuk perjanjian sewa menyewa yang tidak sistematis dan tidak sinkron satu sama lain. Disamping masyarakat lebih cenderung menggunakan perjanjian lisan daripada tertulis demikian halnya dalam penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut; Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 harus disempurnakan kembali sehingga sistematis dalam menjabarkan asas publisiteit atas peralihan benda tidak bergerak melalui perjanjian sewa menyewa rumah. Kedua, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara kontinyu guna meningkatkan kesadaran hukum dan derajat kepatuhan hukum masyarakat yang masih rendah atas ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994.