PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (studi tentang verifikasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah di Kabupaten Banyumas)

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai jalannya pemerintahan, yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). pajak daerah yang memberikan pendapatan tinggi adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, khusus di Kabupaten Banyumas,diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Agar tujuan dari pemungutan pajak berhasil dengan baik, tidak terlepas dari peran serta penegak hukum dan masyarakat, sehingga amanat dari Perda bisa dijalankan. Permasalahan yang timbul mengenai bagaimana penegakan hukum pajak dan faktor–faktor apa yang berpengaruh terhadap penegakan hukum pajak melalui penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapat dan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah. Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini menggunakan data dari data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Spesifikasi penelitian adalah deskrpitif analitik, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai penegakan hukum melalui penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menggabarkan bahwa DPPKAD memegang peran penting dalam menegakan penagihan BPHTB, dan kesadaran hukum yang tinggi terhadap wajib pajak sehingga target PAD bisa tercapai. Tindakan yang dilakukan DPPKAD dalam menagih BPHTB dilakukan dengan cara preventif yang dibutuhkan kerjasama dengan wajib pajak, apabila cara tersebut tidak bisa, dilakukan penerbitan SKPDKB. Kedua cara tersebut dilakukan untuk menegakan hukum pajak BPHTB.