KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

Abstrak Kebijakan formulasi sanksi pidana untuk korporasi didalam undang-undang hukum pidana indonesia ini mempunyai beberapa permasalahan. Permasalahan yang ada misalnya adalah belum adanya harmonisasi kebijakan formulasi sanksi pidana dalam sistem pemidanaan dan pola pemidanaan terhadap korporasi. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi sanksi pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana untuk korporasi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi sanksi pidana dalam sistem pemidanaan untuk korporasi saat ini. Serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam sistem pemidanaan untuk korporasi di masa yang akan datang. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah sistem pemidanaan untuk korporasi. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) tentang pemidanaan korporasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana sistem pemidanaan untuk korporasi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan sanksi pidana, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan pada rumusan sanksi pidana untuk korporasi yang efektif dalampelaksanaannya di masa yang akan datang. kata kunci : kebijakan formulasi, sanksi pidana, korporasi.