PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH DALAM PROYEK PLTU TANJUNG JATI B DI KABUPATEN JEPARA

Abstract

ABSTRAK PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH DALAM PROYEK PLTU TANJUNG JATI B DI KABUPATEN JEPARA Dalam rangka peningkatan suplai listrik untuk daerah Jawa-Bali, pemerintah melakukan pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara. Untuk pembangunan PLTU tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaannya melalui proses pengadaan tanah yang masuk dalam kategori Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sedangkan dalam proses pengadaan tanah tersebut permasalahan yang muncul adalah mengenai penentuan besarnya ganti rugi Hak Atas Tanah. Dalam penelitian ini, ingin diketahui secara jelas apakah besarnya ganti rugi yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan asas keadilan bagi pemegang hak atas tanah dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara. Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, dan bagaimana penetapan serta kenyataan yang ada di lapangan (masyarakat), dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses pemberian ganti rugi dilakukan dengan beberapa tahapan. Dari pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut ditentukan besarnya ganti rugi sebesar Rp. 400.000.- per m2 dengan cara pembebasan hak atas tanah. Pemberian ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan, karena tidak memberikan dampak kemunduran ekonomi masyarakat yang terkena proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara. Pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut menemui beberapa hambatan antara lain kurangnya dana dari pemerintah dan kurang sadarnya masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Tetapi dengan upaya-upaya pemerintah seperti mencari investor asing dan pendekatan secara persuasif antara masyarakat, maka pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara dapat terlaksakan. Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, PLTU