PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (DITINJAU DARI KUHD, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007)

Abstract

ABSTRAK PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (DITINJAU DARI KUHD, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007) Selama masa penjajahan Belanda, Indonesia memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel-Staatblad 1847-23) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Di samping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatshappij op Aandelen, Staatblad 1939-569 jo 717). Dan setelah lahirnya UUPT tahun 1995 Perangkat peraturan hukum perseroan pada tanggal 16 Agustus 2007 telah dirubah dan diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Dengan di Undangkannya Undang-Undang Perseroan yang baru tersebut maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka disusun tesis yang berjudul ”PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (DITINJAU DARI KUHD, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007)” Tesis ini memuat rumusan masalah, Bagaimana kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas ? Dan Bagaimanakah pengaturan kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas? Penelitian ini bersifat dekriptif preskriptif dan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan historis, dengan pendekatan secara sosial-legal dari ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pengaturan RUPS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, dan RUPS mengangkat Direksi dan Komisaris. Kemudian keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan, yaitu perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan, hak kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/ penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang RUPS. Disarankan agar para pihak yang terikat dalam perjanjian pada perseroan wajib mengetahui status pendirian dari suatu perseroan terbatas yang termuat dalam Anggaran Dasar, sehingga dalam pelaksanaan RUPS jelas terlihat kewenangan-kewenangan dari Direksi dalam pengelolaan perusahaan dan kewajiban untuk melakukan RUPS.