Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak atas Perjanjian Baku dalam E-Commerce Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata

Abstract

ABSTRAK Perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli secara elektronik pada umumnya menggunakan perjanjian baku. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap konsumen mengenai perjanjian baku ini, yang dimuat dalam Bab V Ketentuan Pencantuman Klausul Baku Pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku dianggap praktis oleh beberapa pihak. Namun penggunaan perjanjian baku ternyata telah membatasi kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa jauh penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian baku dalam transaksi E-Commerce dan Aspek Perlindungan Konsumen atas Perjanjian Baku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang mengkaji Kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata atas Transaksi E-Commerce. Disimpulkan bahwa adanya klausul baku transaksi E-Commerce membuat kebebasan menentukan bentuk perjanjian tidak terlaksana. Untuk Aspek Perlindungan Konsumen telah diamanatkan oleh Undang-undang tentang penggunakan Security Information sebagai bentuk perlindungan data keamanan Konsumen yang kepastian hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi E-Commerce, Peraturan Pelaksana nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan terhadap Perjanjian Baku dengan Klausul Eksonerasi yang erat kaitannya dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak diamanatkan dalam Undang-Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, E-Commerce.