UPAYA PEMERINTAH KOTA BIMA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN TEMBE

Abstract

ABSTRAK Upaya Pemerintah Kota Bima Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Tembe Penelitian ini mengangkat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terhadap tenun tembe khas Bima. Tembe dibuat dari benang kapas (katun) berwarna-warni cerah dengan motif khas garis-garis horizontal dan vertikal. Tenun tembe ini lazim dipakai oleh kaum pria dan wanita di kota Bima dan Kabupaten Bima. Lokasi penelitian ini di Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis upaya Pemerintah Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap motif kain tenunan tangan “tembe” tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan metode socio-legal yaitu dengan berdasarkan pada sifat hukum riil yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analistis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan reponden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tenun “tembe” dan usaha perlindungan Hak Cipta terhadapnya. Penulis menemukan bahwa telah ada upaya Pemerintah Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap motif kain tenun tembe, antara lain seperti Pemerintah Kota Bima mewajibkan pegawai negeri sipil untuk mengenakan pakaian seragam yang berbahan dasar kain tenun tembe pada setiap hari selasa, rabu dan kamis, kemudian pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengrajin kain tenun tembe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pemerintah memberikan bantuan modal usaha kepada pengrajin kain tenun tembe yang kurang mampu. Lebih lanjut adanya hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan Hak Cipta terhadap tenun tembe, seperti adanya perbedaan persepsi dari pemerintah Kota Bima dan pengrajin tenun tembe tersebut. Pengrajin merasa bahwa pemerintah Kota Bima masih kurang mempromosikan hasil tenun tersebut. Sebaliknya, pemerintah merasa pengrajin belum memahami betul akan arti perlindungan Hak Cipta terhadap tenun tembe. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis berharap akan ada usaha-usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan Hak Cipta terhadap tenun tembe. Kata kunci: upaya pemerintah, perlindungan hukum, kain tenun tembe.