IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DAN KEADILAN DALAM PENGLEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (Studi Kasus Penglepasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Gedebage Bandung)

Abstract

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Penglepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau pencabutan. Khusus penglepasan yang berlaku untuk pengadaan tanah dalam arti penyerahan dengan imbalan ganti rugi, atau penglepasan hak sepihak dengan pencabutan hak yang dilakukan oleh pemerintah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal research. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data diperoleh melalui: studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa setiap dibutuhkan pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, kiranya perlu dilaksanakan asas keseimbangan dan keadilan dalam penglepasan hak atas tanah. Terdapat beberapa permasalahan dalam penglepasan hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol Gedebage Bandung, dikarenakan dari faktor internal yang berasal dari dalam pelaku pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan yaitu: pemerintah, masyarakat pemegang hak atas tanah dan pelaksana proyek/pemohon pembebasan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh pihak luar, yaitu seseorang yang ikut-ikutan mempengaruhi proses pembebasan tanah (makelar). Proses pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat yang hak atas tanahnya telah dilepaskan untuk kepentingan pembangunan jalan tol Gedebage Bandung telah9 memenuhi asas keseimbangan dan keadilan. Hal ini dapat dilihat pada proses pemberian ganti rugi kepada pemilik yang tidak mengalami kendala ataupun permasalahan yang berarti. Sebagian warga justru merasa mendapatkan keuntungan karena nilai penggantian yang diberikan oleh pihak pemerintah justru menambah investasi tanah yang dimiliki.