“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK TRASI JUWANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001”

Abstract

Produk trasi dapat dikategorikan sebagai merek dagang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek yang memberikan penjelasan tentang arti dari merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang- barang sejenis lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya untuk memperoleh kepastian hukum atas merek,maka diperlukanlah pendaftaran atas merek dagang tersebut sebagai bukti bahwa orang yang mendaftarkan merek pertama kali tersebut memperoleh pengakuan bahwa merek yang dimilikinya memiliki kekuatan hukum. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum atas merek dagang Trasi Juana yang terkenal berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, selainperlu diketahui pula upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong masyarakat khususnya pengusaha trasi di Kabupaten Pati untuk mendaftarkan merek dagangnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mencakup identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum tersebut. Penggunaan metode pendekatan Socio Legal dikarenakan dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskritif yang mengidentifikasi segala masalah yangg timbul berdasarkan keadaan sebenarnya di masyarakat. Mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan upaya pemerintah Kabupaten pati dalam meberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran Merek di Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut, 1) Mengajak instansi-instansi lain yang terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Kepolisian, Kejaksaan untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang merek. 2) Memberikan pendidikan dan pembinaan pada seluruh tenaga staffsecara internal Disperindag, sehingga menghasilkan tenaga menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil guna menyikapi pelanggaran merek yang terjadi di lapangan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Pati baik secara internal maupun eksternal. Hambatan ini muncul dari pemilik merek itu sendiri selaku peohon. Selain itu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan merek miliknya menjadi faktor utama dalam terhambatnya pendaftaran merek terasi hasil UMKM di Kecamatan Juwana,Kabupaten Pati. Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bagi pengusaha UMKM agar menentukan nama dan logo bagi mereknya sekreatif mungkin,agar menghindari kesamaan merek lain yang telah didaftrakan terlebih dahulu,memperbanyak pengetahuan tentang manfaat pendaftaran merek bagi perkembangan usaha Trasi Juwana yang diproduksinya dimasa depan.