PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PURWODADI

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PURWODADI Pemberian kredit oleh bank memerlukan suatu persyaratan yang dituangkan di dalam perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit bank tersebut memuat klausula-klausula yang penting bagi pelaksanaan perjanjian. Klausula merupakan suatu persetujuan atau janji, yang terdiri dari hak dankewajiban untuk dilaksanakan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai kontruksi hukum dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwodadi dan mengetahui langkah-langkah/upaya yang di lakukan di dalam penyelesaian kredit tersebut, apabila debitur wanprestasi. Metode yang di gunakan oleh penulis, adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penggambaran secara sistematis mengenai perjanjian kredit bank dengan jaminan SK PNS/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil penelitian ditemukan perbedaan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 11 isi klausula PKS/Perjanjian Kerjasama, dengan Pasal 9 ayat (4)yang terdapat di dalam SPH/Surat Pengakuan Hutang sebagai bentuk perjanjian kredit. Klausula Pasal 11 PKS/Perjanjian Kerjasama adalah mengenai persyaratan jaminan dan agunan dalam kredit tersebut. Sedangkan klausula Pasal 9 ayat (4) perjanjian kreditnya mensyaratkan debitur untuk menyerahkan atau mengosongkan rumah atau bangunan. Jaminan pada perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwodadi adalah menggunakan jaminan SK PNS/Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yang sifatnya tidak dapat dieksekusi secara langsung, karena lebih merupakan jaminan kepercayaan dari debitur kepada bank. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi, sesuai dengan adanya kredit macet yang disebabkan karena institusi tempat debitur bekerja dilebur, karena bendahara gaji, dan karena pensiun/pensiun dini. Saran yang bisa diberikan dari penelitian ini adalah hendaknya para debitur dapatkan jaminan tambahan. Tindakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Karena kreditur (bank) memperoleh jaminan yang kuat secara yuridis dari debitur. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan, SK PNS