IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PT PERKASA INAKAKERTA

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Perkasa Inakakerta. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang implementasinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu untuk tetap memperjuangkan kepentingan bangsa, saat ini masih terus berlangsung dan diupayakan seoptimal mungkin. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, maka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus disesuaikan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data hukum primer dan data sekunder berupa hukum positif. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penyesuaian PKP2B sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PT Perkasa Inakakerta telah menyepakati Nota Kesepahaman pada tanggal 18 September 2014. Isi Nota Kesepahaman tersebut berisikan bahwa, berdasarkan Pasal 169 huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan- ketentuan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus disesuaikan. Untuk selanjutnya Pemerintah dapat segera melanjutkan proses negosiasi pasal-pasal yang harus disesuaikan dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.