KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN BUDI DAYA PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG

Abstract

Di kota Semarang sejak berlakunya Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, beberapa pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian mengalami kerugian dikarenakan proses permohonannya yang berhubungan dengan perijinan ditolak oleh instansi yang berwenang. Sosialisasi yang kurang dari Pemerintah Kota Semarang menjadi faktor penyebab kekecewaan dari pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak hukum Perda Nomor 14 Tahun 2011 terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian, dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Semarang terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum Perda Nomor 14 Tahun 2011 serta perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Semarang terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sosio legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai bahan utamanya yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian dan staf di kantor BAPPEDA Kota Semarang serta Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Data sekunder diperoleh dari UU Nomor 26 Tahun 2007 serta buku-buku tentang hak atas tanah dan tata ruang. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kajian tentang dampak hukum Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian antara lain proses permohonan IMB ditolak oleh Kantor BPPT, proses permohonan IPPT ditolak oleh Kantor Pertanahan, selanjutnya tanah dan bangunan yang dimilikinya tidak dapat dijadikan agunan ke lembaga perbankan. Hasil pembahasan dalam penelitianyaitu kajian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian dalam upayanya untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan mengajukan keberatan ke BKPRD Kota Semarang. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 antara lain masyarakat Kota Semarang belum bisa membedakan makna tanah dalam fungsi kemanfaatan dan tanah dalam fungsi kepemilikan sehingga hal ini menjadi potensi untuk timbulnya konflik. Saran terhadap Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan Perda Nomor 14 Tahun 2011, sebaiknya lebih konsekuen dengan Perda yang dibuatnya sendiri. Hal ini bertujuan agar hasil keputusan yang dikeluarkan BKPRD terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budi daya pertanian yang mengajukan keberatan, bisa lebih mempunyai wibawa hukum di mata masyarakat dan mengandung nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.