IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Barat)

Rukyal , Aini (2015) IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Barat). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
43Kb

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997. Idealnya kegiatan pendaftaran tanah pada kantor BPN dapat menjamin tertib administrasi pertanahan. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dapat dicapai, ditunjukkan oleh sistem pemetaan tanah yang tidak akurat, ketiadaan pertanggungjawaban atas produk sertifikat hak atas tanah, SDM tidak memenuhi syarat, dan teknologi yang tidak mendukung sehingga belum mengakibatkan belum dapat terciptanya tertib administrasi pertanahan. Permasalahan yang muncul adalah mengapa kebijakan BPN terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat belum mencapai tertib administrasi pertanahan dan bagaimana konsep BPN terhadap pengawasan dan pengendalian penguasaan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal, yang melakukan penelitian terhadap dua aspek yaitu aspek legal research, yakni objek penelitian yang berupa hukum dalam arti norm (peraturan perundang-undangan) dan aspek socio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Hasil penelitian adalah belum terciptanya administrasi pertanahan disebabkan pemetaan tanah yang tidak akurat, ketiadaan pertanggungjawaban atas produk sertifikat hak atas tanah, SDM tidak memenuhi syarat, teknologi yang kurang mendukung dan konsep kebijakan BPN adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap pedoman kerja maupun prosedur kerja dalam kegiatan pendaftaran tanah dan melakukan pemeriksaan terhadap hak atas tanah terkait dengan penguasaan atas tanah, sehingga hak atas tanah akan terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pengendalian penguasaan terhadap hak atas tanah. Saran yang penulis berikan adalah agar BPN lebih aktif dalam meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penguasaan hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah secara konsisten.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Badan Pertanahan Nasional, Pengawasan dan pengendalian Penguasaan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:57333
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:16 Oct 2017 14:11
Last Modified:16 Oct 2017 14:11

Repository Staff Only: item control page