ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/Pdt.Sus/2012)

R.M. Agung , Nugroho (2015) ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 36 K/Pdt.Sus/2012). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
48Kb

Abstract

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi maka pembangunan sarana dan prasarana publik dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang / jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah serta diikuti oleh banyak pelaku usaha yang saling berkompetisi didalamnya. Pelaku usaha yang menawarkan harga paling ekonomis dengan kualitas terbaik ditetapkan sebagai pemenang tender. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi persaingan tidak sehat didalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengkaji persekongkolan tender dalam pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah; mengkaji upaya hukum terhadap putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender; serta menganalisis putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara persekongkolan tender pengadaan barang atau jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2009. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian ini adalah persekongkolan tender dalam pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah dapat terjadi di semua tahapan pengadaan dengan melibatkan para peserta dan panitia tender. Upaya hukum terhadap putusan KPPU dapat melalui keberatan kemudian kasasi akan tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang ketentuannya masih belum diatur didalam peraturan perundangan-undangan. Putusan Majelis Hakim kasasi sudah tepat dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena putusannya telah melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 sehingga mengakibatkan disparitas putusan, namun dalam putusan lainnya Majelis Hakim kasasi tidak memberikan pertimbangan yang jelas sehingga menimbulkan kerancuan didalam eksekusi putusan. Saran dari penelitian ini adalah penegakkan hukum terhadap persekongkolan tender harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan semua elemen masyarakat, perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus yang mendalam terkait hukum persaingan usaha bagi para hakim, menghimbau kepada pembuat undang-undang untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengingat persaingan usaha kedepan akan semakin kompetitif.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:persekongkolan tender, pengadaan barang / jasa, instansi pemerintah.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:57325
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:16 Oct 2017 13:31
Last Modified:16 Oct 2017 13:31

Repository Staff Only: item control page