KEBIJAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)

Abstract

Abstrak Sebagai lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi antara lain membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradilan, adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar konsep (variabel) yang sedang diteliti. Tujuannya ialah peneliti mendapatkan makna hubungan konsepsional sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Polres Jepara sudah berjalan namun belum efektif dikarenakan persepsi penyidik Polri dan Hakim terhadap PERMA No 2 tahun 2012 tidak sesuai dengan sistem tertib hukum Indonesia dimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang letaknya di bawah Undang-Undang. Selain itu pada kenyataanya penegakan hukum dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 mengalami beberapa hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efktifitas hukum. Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Ringan.