KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP AMDAL

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Amdal saat ini serta bagaimana kebijakan Hukum pidana dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana terhadap Amdal yang akan datang. Tulisan yang menggunakan model pendekatan yuridis-normatif ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Amdal saat ini dan mencoba membandingkan dengan penerapan kebijakan hukum pidana dalam penegakan lingkungan hidup di Korea Selatan dan Singapura. Kemudian, tulisan ini akan menjawab bagaimana kebijakan Hukum pidana dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana terhadap Amdal yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa UUPPLH tidak menjelaskan secara jelas pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh tersangka. Namun AMDAL sebagai pedoman pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan tidak diatur dalam KUHP sehingga perlunya kebijakan formulasi dalam KUHP mendatang untuk memasukan delik tindak pidana terhadap AMDAL dalam RUU KUHP.Konsep pemidanaan dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup di masa yang akan datang perlu pembenahan mendasar. Pada masalah kebijakan kriminalisasi Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap AMDAL. Permasalahan lainnya untuk kebijakan formulasi yang akan datang, perlu diatur secara tegas tentang Subjek Tindak Pidana Terhadap AMDAL, masalah Perumusan sanksi Pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi.