KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PARA PIHAK

Abstract

ABSTRAK KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PARA PIHAK Kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melatar belakangi penelitian ini. Karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris terkadang diabaikan oleh Notaris, tak jarang pembacaan diwakilkan oleh pegawai Notaris sendiri. Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris yang tidak dibacakan dihadapan para pihak berdasarkan UUJN dan Bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji atau menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian akta Notaris yang tidak dibacakan di hadapan para pihak berdasarkan UUJN dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris. Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Normatif, karena penelitian ini ditujukan untuk meneliti norma dan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban Notaris dalam membacakan akta. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris wajib membacakan akta kepada par penghadap sebelum ditandatangani dan apabila tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Akibat hukumnya akta yang tidak dibacakan dihadapan para pihak tidak mendapat perlindungan hukum atas akta yang tidak ada kepastian hukumnya . Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, akta notaris, baca akta