HARMONISASI TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN STUDI PADA YAYASAN MANDALA TRIKORA JAYAPURA

Abstract

ABSTRAK HARMONISASI TERHADAP PERATURAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN STUDI PADA YAYASAN MANDALA TRIKORA JAYAPURA Jangka waktu penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang telah berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan telah habis, sehingga bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar bila ingin melanjutkan kegiatan usahanya harus melikuidasi dengan tatacara yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Yayasan. Pemerintah kembali memberi kesempatan penyesuaian anggaran dasar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008, sehingga yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat kembali menyesuaikan anggaran dasarnya tanpa harus melakukan likuidasi selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Yayasan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar yayasan dan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 pada Yayasan Mandala Trikora, sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis formal berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 dari Undang-Undang Yayasan atas asas Lex Superior derogat legi inferiori dan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 pada Yayasan Mandala Trikora, dengan mengkaji hambatan apa saja yang ditemukan oleh Yayasan Mandala Trikora dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013. Metode Penelitian yang dipakai meliputi: Metode Pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi Penelitian bersifat Deskripitif Analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Metode analisis adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan sehingga terjadi disharmonisasi terhadap kedua peraturan tersebut, akibatnya tidak dapat memenuhi kepastian hukum(certainty). Peraturan pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 terhadap Undang-Undang Yayasan yang dilakukan oleh Yayasan Mandala Trikora dapat berjalan harmonis dan memperoleh kepastian hukum yaitu dengan menggunakan konsep hukum progresif dengan alasan nilai keadilan (justice) dan nilai kemanfaatan (utility) bagi masyarakat dan yayasan-yayasan dengan mengenyampingkan kepastian hukum (certainty). Saran dalam penelitian ini hendaknya pemerintah dan instansi terkait segera merevisi Undang-Undang Yayasan ini terutama tentang redaksi pasalnya yang menentukan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan, agar memberikan kepastian hukum dan kiranya sistem pendaftaran dan proses penyesuaian anggaran dasar yayasan yang saat ini masih menggunakan sistem manual agar menggunakan sistem online. Kata kunci : Harmonisasi, Penyesuaian, Yayasan