KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM SISTEM SELF ASSESSMENT (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Timur)

Abstract

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk di dalamnya. Dalam sistem Self Assessment yang dianut oleh Indonesia dimana wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Tata cara pemungutan pajak dengan Self Assessment System akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri dari Self Assessment adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata. Permasalahan yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban wajib pajak penghasilan orang pribadi dalam sistem self assessment dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaksanaan sistem Self Assessment. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti pelaksanaan dari kewajiban wajib pajak dalam sistem Self Assessment dan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaksanaan sistem Self Assessment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban wajib pajak dimana prosedur pelaksanaan pembayaran pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan kerugian negara dimulai dari pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan, kewajiban membayar pajak, kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan. Dalam hal ini wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka dalam Pasal 39 KUP menegaskan dapat dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun juga dapat merugikan Negara sebagai pemungut pajak. Serta penegakkan hukum terhadap WP yang tidak patuh dapat dilakukan dari Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan sampai dengan pelelangan. Untuk itu diharapkan kepada tidak hanya wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya juga peran dari fiskus selaku pelaksana pemungut pajak untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.