PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH ULAYAT DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI (STUDI KASUS TANAH PUSAKO DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU)

Abstract

Perjanjian Pinjam Pakai dalam hukum adat Minangkabau dikenal istilah Hibah Bakeh. Perjanjian ini lazim dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau. Hibah Bakeh merupakan perjanjian yang sifatnya terbatas pada waktu tertentu contohnya perjanjian dengan hitungan kalender, seumur tanaman, perjanjian sampai diminta kembali atau perjanjian sampai habis usia pemakai tanah(meninggal), apabila pemakai tanah telah meninggal, maka tanah pusako tersebut wajib dikembalikan kepada kaum pemilik tanah tersebut. Permasalahan yang peneliti kemukakan adalah Bagaimana pelaksanaan pinjam pakai tanah Pusako dalam hukum adat Minangkabau? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah ulayat dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjam pakai tanah Pusako? Metode Penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan socio legal dengan dekriptif analitis. Peneliti menganalisis fenomena penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian hibah bakeh menggunakan ketentuan UUPA, Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Perda Tingkat I Provinsi Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, dan Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Perjanjian pinjam pakai ini dilakukan atas dasar kepercayaan saja, tanpa dibuat perjanjian tertulis. Akibatnya sering terjadi konflik dalam perjanjian ini. Konflik yang terjadi biasanya pihak pemakai tanah ulayat tidak mengembalikan tanah yang dipakainya, atau tanah tersebut dipindahtangankan kepada pihak ketiga, sehingga karenaq tidak adanya bukti perjanjian, pemilik tanah ulayat kesulitan untuk mendapatkan tanahnya kembali. Peranan Kerapatan Adat Nagari sangat membantu dalam menyelesaikan konflik hukum perdata adat di Minangkabau. Sengketa tanah pusako di Nagari diselesaikan oleh KAN dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Peraturan yang dikeluarkan majelis Kan juga memberikan perlindungan hukum yang baru bagi pemilik tanah pusako.