TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEWAJIBAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROANTERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 (STUDI PADA PT. ENINDO ORBITAMA, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT)

Abstract

Good Corporete Governance diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari krisis yang berkepanjangan dalam penerapan prinsip-prinsip pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan perusahaan-perusahan konglomerasi yang sedang sakit bisa segera survive. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam program pengawasan dan penyehatan agar tetap bisa bertahan dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam dunia bisnis baik di kancah pergaulan global maupun domestik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan GCG pada PT. Enindo Orbitama, serta akibat hukum apabila Direksi tidak melaksanakan implementasi GCG secara maksimal pada PT. Enindo Orbitama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari segi-segi hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada (legistis positivistis). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-perinsip GCG dalam perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya; dan (2) Akibat hukum yang terjadi apabila Direksi tidak melaksanakan GCG secara maksimal adalah dapat digugatnya Direksi tersebut oleh para pemegang saham. Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian yang paling penting dimana pemegang saham minoritas yang dirugikan berhak meminta pertanggung jawaban Direksi, karyawan, maupun pemegang saham mayoritas atas kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan (mismanagement), pengalihan harta kekayaan perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan perseroan.