PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN BERKAITAN DENGAN PRAKTIK TUMPANG TINDIH IZIN LAHAN PERTAMBANGAN (Studi terhadap Tumpang Tindih Lahan antara CV. Megah Surya Jaya dengan CV. Alam Sumber Rejeki, CV. Rizki Maulia Bara, CV. Bumi Sakti Prakara Mandiri, CV. Sarana Usaha, dan CV. Sumber Alam Inti Mandiri)

Abstract

Ketidakadanya kepastian diterima atau ditolaknya Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dari Eksplorasi menjadi Eksploitasi oleh Bupati Tanah Bambu memberikan kerugian bagi pihak CV (SMJ). Dari uraian tersebut maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut : 1. Mengapa terjadi praktik tumpang tindih izin lahan terhadap hak pemegang Kuasa Pertambangan (CV. MSJ) di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan? dan 2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pemegang Kuasa Pertambangan (CV. MSJ) terhadap kebijakan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan?. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Yuridis – Normatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif – analitis dengan sumber data secara primer yaitu : peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui : buku-buku, makalah, majalah, koran, desertasi, tesis dan pendapat ahli hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu : 1. Dikeluarkan keputusan Bupati Tanah Bambu pada tahun 2008 terhadap 5 KP Eksplorasi diatas lahan CV (SMJ) yang mana pada saat itu sedang diajukan permohonan KP Eksploitasi. Pengajuan permohonan CV (SMJ) terjadi sejak tahun 2004 – 2008. 2. Atas Perbuatan Bupati Tanah Bambu Propinsi Kalimantan Selatan dilakukan dilakukan upaya hukum dimana upaya ini harus disesuaikan kedalam peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Resort Tanah Bambu. Dari uraian diatas maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 1. Keputusan Bupati Tanah Bambu terhadap 5 KP Eksplorasi diatas lahan CV (SMJ) tersebut diduga kuat merupakan penyalahgunaan wewenang sedangkan 2. Upaya perlindungan hukum CV (SMJ) dalam persoalan ini telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009, serta PP Nomor 23 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba telah berganti menjadi PP Nomor 77 tahun 2014, UU nomor 32 tahun 2004 yang sebelumnya mengatur mengenai Pemerintahan Daerah telah diterbitkan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kalimantan selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang pertambangan Umum.