PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perkawinan tidak selamanya kekal dan dapat putus karena beberapa faktor penyebab, salah satunya karena batalnya perkawinan yang diajukan kepengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prespektif hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap akibat hukum yang timbulkarena adanya pembatalan perkawinan dan menganalisis upaya hukum terhadap penyelesaian akibat yang timbul karena danya pembatalan perkawinan. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data kualitatif. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan tema, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data serta menganalisis data. Melalui putusan pengadilan Nomor0060/Pdt.G/2012/PA.Dmk telahterjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena tidak adanya izin dari istri pertama untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita (termohon II) dan terjadi pemalsuan tentang setatus suami (termohon I) yang mengaku masih jejaka. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yaitu terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut sejak berlangsungnya perkawinan dan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan terhadap harta yang diperoleh setelah pekawinan merupakan harta bersama. Upaya hukum terhadap akibat yang timbul dari pembatalan perkawinan terhadap suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya bisa bersatu kembali sebagai suami dan istri dengan akad nikah yang baru karena alasan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan hal-hal yang bersifat sementaradan tehadap anak dalam hal ini tentang hadhanah diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.