KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai negara penganut asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk didalamnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Mengenai pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Permasalahan tesis ini adalah apa politik hukum yang menjadi latar belakang perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan apa dampak yuridis dari perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang yang menjadi dasar perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota baik dalam unsur politik maupun hukum. Dampak yuridis dari perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah sehubungan dengan belum terbentuknya peraturan pelaksana undang-undang, maka surat edaran menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru. Meskipun demikian, surat edaran tersebut tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan aturan tersebut, pemerintah tetap harus mengeluarkan peraturan pelaksana untuk mengatur pembagian urusan pemerintahan. Kata Kunci :Politik Hukum, Perubahan Kewenangan, Perizinan Pertambangan