KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN BERDASARKAN HAM)

Abstract

ABSTRAK KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN BERDASARKAN HAM) Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dilihat dari sisi kualitas, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa atau tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Dalam judul ini permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini (tinjauan berdasarkan HAM), bagaimanakah kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat melanggar hak asasi manusia khususnya UU Pemasyarakatan, oleh karena itu kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang agar lebih memperhatikan hak-hak narapidana agar tidak melanggar hak asasi manusia. Kata kunci: moratorium, remisi dan pembebasan bersyarat, hak asasi manusia