ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENDAFTARAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara)

Abstract

Pendaftaran tanah yang dikuasai negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria diatur pelaksanaannya melalui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun realitasnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjelaskan bahwa barang milik Negara yang dikuasai pemerintah wajib disertipikatkan atas nama pemerintah pusat/daerah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan filosofi yang ada pada UUPA dan peraturan pelaksaan dibawahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji atau menganalisis pengaturan tentang pendaftaran tanah yang dikuasai Negara ditinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum dan untuk mengkaji atau menganalisis sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengembangan penelitian ilmu hukum dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data seperti perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat ahli yang berhubungan dengan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara, sehingga diperlukan adanya penyesuaian pada peraturan perundang-undangan tersebut.