PROBLEMATIKA PEMBERITAHUAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (STUDI SOSIO LEGAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT)

Abstract

TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 telah menegaskan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, demikian pula apabila jaminan fidusia hapus atau berakhir karena pelunasan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) maka Penerima Fidusia (Kreditur) wajib memberitahukan secara tertulis hapusnya jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun dalam praktik, kewajiban untuk memberitahukan hapusnya jaminan fidusia tersebut ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana akan berakibat hukum terhadap status benda yang menjadi objek jaminan fidusia . Demikian permasalahan dalam penulisan tesis ini dengan judul “Problematika Pemberitahuan Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Sosio Legal Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Pontianak Kalimantan Barat)”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia milik Pemberi Fidusia yang pinjaman hutangnya (perjanjian pokok) telah dibayar lunas dan status benda Jaminan Fidusia milik Pemberi Fidusia yang tidak dilakukan penghapusan/pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosio legal, yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat. Implementasinya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa dalam praktik, kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik pelaksanaannya, dikaitkan dengan teori-teori hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kewajiban Penerima Fidusia memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya atau sebagaimana mestinya, sedangkan untuk status benda jaminan fidusia milik Pemberi Fidusia yang tidak dilakukan penghapusan/pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, ternyata tidak berakibat hukum apapun, hanya berdampak administratif bagi Kantor Pendaftaran Fidusia.