PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ANTARA PT. ASTRO GROUP MELAWAN PT. AYUNDA PRIMA MITRA, PT. FIRST MEDIA, TBK DAN PT. DIRECT VISION

Abstract

Para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah melahirkan kompetensi absolut arbitrase. Namun dalam kenyataannya masih terdapat salah satu pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini menyebabkan putusan arbitrase yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia menjadi ditolak dengan pertimbangan adanya proses peradilan yang sedang berlangsung. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalis proses peradilan sebagai alasan penolakan pelaksanaan putusan SIAC dalam sengketa antara PT. Astro Group melawan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk, dan PT. Direct Vision serta mengkaji kewenangan pengadilan terhadap sengketa yang didalam perjanjian antara para pihak terdapat klausula arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, dan ditambah dengan wawancara untuk memperkuat data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus PT. Astro Group melawan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk dan PT. Direct Vision, proses peradilan yang sedang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia karena putusan arbitrase adalah putusan final dan binding sehingga dapat langsung dieksekusi. Putusan arbitrase SIAC tidak bertentangan dengan ketertiban umum karena putusan tersebut untuk menegaskan kembali apa yang telah di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian mereka sehingga seharusnya putusan tersebut dapat di eksekusi atau di tangguhkan dahulu eksekusinya sampai proses peradilan di Indonesia telah selesai. Dengan berlakunya Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 3 dan 11 ayat (2), maka hakim dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa yang didalam perjanjian para pihak terdapat klausula arbitrase.