IMPLEMENTASI SYARAT KEBARUAN (NOVELTY) DESAIN INDUSTRI DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA

Abstract

Desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan Hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang mempunyai nilai ekonomi. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai bagaimana implementasi syarat kebaruan (novelty) desain industri dalam perlindungan desain industri di Indonesia dan apakah yang menjadi kelemahan penerapan syarat kebaruan (novelty) desain industri dalam perlindungan desain industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan diatas adalah dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan metode pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi syarat kebaruan yang diterangkan sebagai “tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya” secara harfiah dapat dimengerti sebagai “perbedaan sedikit dapat dianggap baru” selama tidak sama dengan desain yang telah ada. Hal ini, berpotensi menimbulkan keadaan dimana terdapat 2 (dua) desain yang berbeda sedikit saja dapat dianggap sebagai desain baru dan ketidak jelasan Undang-Undang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah menimbulkan ketidak pastian hukum maka penafsiran akhir diputuskan berdasarkan pada keputusan hakim. Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan pedoman yang jelas bagaimana menginterprestasikan sayarat kebaruan. Disarankan kepada lembaga pembuat undang-undang perlu secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang desain industri yang ternyata banyak kelemahannya, yang berkaitan dengan penilaian unsur kebaruan suatu desain industri. Disarankan kepada Ditjen HKI agar lebih pro aktif dan lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran desain industri. Disarankan pada penegak hukum agar lebih bijaksan untuk memutuskan suatu perkara gugatan pembatalan yang terkait dengan unsur kebaruan suatu desain industri.