PENYIMPANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abstract

Tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 21 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Ketentuan tersebut disimpangi oleh WNA guna memperoleh kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Lombok Barat. Penyimpangan dilakukan dengan membuat perjanjian nominee, pengakuan utang dan melalui perkawinan campuran. Permasalahan yang muncul adalah mengapa terjadi penyimpangan terhadap kepemilikan HAT oleh WNA baik melalui perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian notariil dan bagaimana konsekuensi dari penyimpangan terhadap kepemilikan HAT oleh WNA baik melalui perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian notariil. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal, yang melakukan penelitian terhadap dua aspek yaitu aspeklegal research, yakni objek penelitian yang berupa hukum dalam arti norm (peraturan perundang-undangan) dan aspek socio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Hasil penelitian adalah terjadinya penyimpangan terhadap kepemilikan HAT oleh WNA disebabkan oleh faktor hukum dengan melanggar otoritas negara dan kurangnya pengetahuan terhadap hukum, faktor ekonomi dimana penyimpangan memberikan keuntungan bagi WNI maupun WNA, faktor administratif dimana prosedur untuk memperoleh hak pakai sangatlah rumit, dan faktor lemahnya aparatur negara dimana negara kurang melakukan pengawasan dan penyuluhan. Konsekuesinya adalah perjanjiannya batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah terjadi serta tanah tersebut jatuh kepada negara. Rekomendasi yang penulis berikan adalah agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian dan/atau pengalihan HAT danmemberikan sanksi yang tegas atas penyimpangan terhadap kepemilikan HAT oleh WNA. Bagi BPN agar membuat peraturan yang membatalkan sertipikat yang terindikasi sebagai milik WNA.