PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM KAITANNYA HUKUM BERTETANGGA

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial, kehidupan bermasyarakat mutlak diperlukan adanya kaidah hukum,yaitu untuk mencapai masyarakat yang tertib, yang bertujuan untuk mengatur bagaimana orang-orang memperoleh penghidupan yang memuaskan baik materiel, spiritual maupun kesusilaannya. Untuk tercapainya suasana hidup yang rukun antar tetangga dapat terwujud dan terpelihara secara langgeng harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip sosial. Didalam pelaksanaan pembangunan perumahan ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati apa yang telah disahkan dalam gambar terlampir, baik terhadap syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat administratif dan mentaati ketentuan-ketentuan yang di syaratkan didalam IMB. agar tidak terjadi persengketaan. Peristiwa persengketaan dalam pembangunan perumahan pada kaitannya dengan hukum bertetangga bisa kita jumpai pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.PTK. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan hukum bertetangga dan bagaimana akibat hukum seta bagaimana cara penyelesaian atas perbuatan melawan hukum dalam pembangunan perumahaan yang kaitannya dengan hukum bertetangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Socio Legal. Pendekatan tetap dalam ranah hukum, hanya perfpektifnya yang berbeda. Jenis data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian kasus gugatan perbuatan melawan hukum atas pembangunan perumahan dikarenakan pihak pembangun perumahan atau pengembang tidak menaati ketentuan yang disahkan dalam gambar terlampir, baik terhadap syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat administratif dan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan didalam IMB. Saran : Pemerintah harus menegaskan dalam peraturan yang sifatnya lebih khusus (lex specialist) mengenai klasifikasi perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak didalam pembangunan perumahan khususnya masyarakat sekitar. Dinas Tata Kota harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembang perumahan, harus memperdalam bagaimana resiko yang terjadi apabila tidak menaati syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat administratif dan yang termuat di dalam IMB