PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI TUMPANG TINDIH (OVERLAPING) (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/TUN/2010).

Abstract

Penelitian ini membahas kasus tumpang tindih hak atas tanah yang terjadi di Kota Gili Trawangan yaitu ertipikat hak milik Nomor 441/Pamenang atas nama Malik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Pamenang atas nama Thamrin. Berdasarkan uraian pada Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/TUN/2010 terdapat kronologis bahwa semula Malik yang merupakan pemilik dari Sertipikat Nomor 441/Desa Pamenang tidak terusik dengan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Desa Pemenang atas nama Thamrin yang menjadi pembatas sebelah Utara Sertipikat Hak Milik Nomor 441/Desa Pemenang. Pada saat dilakukan rekonstrusi ulang diketahui bahwa peta dasar kedua sertipikat tersebut ternyata saling tumpang tindih. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain adalah apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 116.K/TUN/2010 telah mencerminkan asas keadilan, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) atas kasus tumpang tindih (overlaping) di Gili Trawangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis asas keadilan putusan Mahkamah Agung Nomor 116.K/TUN/2010 serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih (Overlaping) di Gili Trawangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian akan dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, asas keadilan dan putusan pengadilan yang terkait permasalahan serta putusan pengadilan atas kasus tumpang tindih tanah tersebut. Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dan dengan penarkan kesimpulan secara deduktif Putusan Mahkamah Agung Nomor 116/K/TUN/2010 telah memenuhi asas keadilan karena, telah di berikannya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling membuktikan kekuatan sertipikat hak milik yang dimiliki masing-masing, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dan telah melampaui 90 batas waktu gugatan, Perlindungan Hukum bagi pemegang sah hak katas tanah yang sertipikatnya telah diterbitkan pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat, namun dalam hal terjadinya tumpang tindih luas tanah yang terjadi pada kasus ini maka diperlukan adanya pembuktian dari masing-masing pemilik sertipikat hak atas tanah tersebut. Saran dari penelitian ini adalah bagi pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Nasional sudah seharusnya pendaftaran tanah dilakukan dengan sistem administrasi yang bersifat database dimana data-data sertipikat yang telah ada disimpan dalam satu database dan sistem informasi di tiap-tiap Kantor Pusat di Provinsi.