PERJANJIAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI LINTAS KARYA BERSAMA DENGAN PT. BANK BUKOPIN Tbk CABANG SEMARANG BESERTA PROSES PENYELESAIAN SENGKETANYA

Abstract

Perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi dengan bank lebih banyak didorong oleh kepentingan Koperasi yang membutuhkan modal dalam pengelolaan unit usaha simpan pinjamnya. Modal kerja yang didapat dari pinjaman bank inilah yang disalurkan kembali oleh koperasi melalui kegiatan simpan pinjam kepada anggota dan calon anggota, sehingga Koperasi seringkali tidak memperhatikan keselarasan hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai penerapan asas keseimbangan dalam hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pengelolaan kegiatan usaha Koperasi simpan pinjam. Adapun tujuannya adalah memaparkan penerapan asas keseimbangan terkait dengan kedudukan para pihak terhadap hak, kewajiban serta tanggung jawabnya terutama hak pembagian keuntungan (profit sharing) serta menjelaskan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam Perjanjian Pengelolaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam antara Koperasi Lintas Karya Bersama dan PT. Bank Bukopin Tbk cabang Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris , yang diteliti pada awalnya hanya bahan pustaka dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, Jenis penelitian ini adalah deskriptif,. Sifatnya analisis kualitatif didukung juga analisis data kuantitatif terhadap data-data berupa angka-angka guna menunjang pembahasan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan pengujian asas keseimbangan maka pencantuman hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengelolaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam tidak menerapkan asas keseimbangan. Terutama pada kajian atas tujuan dilaksanakannya perjanjian pengelolaan yaitu terlaksananya operasional unit simpan pinjam yang memberikan hak kepada pihak Koperasi Lintas Karya Bersama dan bank Bukopin berupa pembagian profit sharing. Adanya perselisihan dalam perjanjian tersebut para pihak memilih penyelesaiannya menggunakan jalur non litigasi yaitu musyawarah mufakat, Saran yang disampaikan dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Walaupun dalam pembuatan perjanjian terkandung asas kebebasan berkontrak ,dimana para pihak memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan demikian diharapkan akan muncul perjanjian/ kontrak yang seimbang bagi para pihak. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang memiliki dua model penyelesaian perselisihan dalam perjanjiannya. Yaitu model penyelesaian non litigasi berupa alternative penyelesaian sengketa (APS/ADR) dan penyelesaian melalui litigasi.