PERAN NOTARIS DAN EFEKTIVITAS DALAM PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Penyelesaian Konflik Perdata Di Kantor Notaris Relawati)

Abstract

Akta yang dibuat oleh Notaris, salah satunya adalah akta perdamaian. Akta perdamaian lahir karena adanya sengketa para pihak. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan akta Perdamaian tidak semudah pembuatan akta lainnya, contohnya antara lain seperti pembuatan akta perjanjian kerjasama, pembuatan akta perdamaian mambutuhkan waktu yang agak lama dan kadang sangat berlarut-larut dalam proses pembuatannya. Kondisi tersebut mempengaruhi penyelesaian tugas dari Notaris dalam membuat akta perdamaian, sehingga berpengaruh pula pada penyelesaian akhir suatu sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian di luar pengadilan? (2) Bagaimana efektivitas untuk mengatasi kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian ?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan socio-legal research, yang terdiri dari socio research dan legal research. Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman preskriptif terhadap peraturan per-uu-an atau aturan hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah (1) Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian di luar Pengadilan sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang mengikatkan diri guna mencari penyelesaian sengketa perdata dengan jalan membuat akta perdamaian. (2) Notaris dalam pembuatan akta perdamaian tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta perdamaian, antara lain: Belum adanya titik temu tentang substansi perdamaian, Sulitnya para pihak bertemu. Saran : 1). Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tiadanya penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa. 2). DPR/Presiden harus melakukan Rule Breaking terhadap UUJN untuk memasukan unsur perubahan Notaris sebagai salah satu alat mediator serta membentuk peraturan mengenai Altenative Dispute Resolusionsip (ADR) dalam penyelesaian sengketa terhadap akta Notaris.