PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA KEPERDATAAN DALAM WILAYAH KOTA TEGAL

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak penjual maupun pihak pembeli, serta penyelesaian hukumnya dalam hal terjadi overmacht pada saat perjanjian itu belum berakhir. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah socio Legal, artinya permasalahan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan praktek pelaksanaan di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis eksploratoris. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Salah satu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual adalah dengan adanya pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab penjual kepada pihak pembeli. Hal ini dilakukan oleh penjual agar supaya kewajiban untuk menanggung terhadap kualitas barang yang dijual menjadi beralih kepada pembeli, sehingga ketika barang yang dibeli tersebut tidak dapat digunakan oleh pembeli, maka penjual tidak mau bertanggung jawab karena sudah mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Jadi dengan demikian pencantuman klausula eksonerasi pada nota penjualan oleh pihak penjual merupakan satu cara bagi penjual untuk menghindari tanggung jawab karena adanya wanprestasi yaitu barang yang dibeli oleh pembeli tidak dapat digunakan. Di samping itu pencantuman klausula eksonerasi tersebut dimaksudkan merupakan jaminan dari pihak pemilik toko bahwa barang yang dibeli oleh konsumen adalah barang yang benar-benar bagus kualitasnya dan sudah dicoba dapat berfungsi sebagaimana mestinya, serta (2) Proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara maka secara umum peraturan hukum acara seperti dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konsumen ternyata memiliki kekhasan. Sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum, atau konsumen memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam kaitan ini juga disinggung sekilas tentang kemungkinan penyelesaian dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan peran komisi Ombudsman.