KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA ATAS HARTA WARIS SEBAGAI ALAS HAK JUAL BELI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG)

Abstract

Hubunganhukum yang terdapatantarasuamidanisteri yang terkaittaliperkawinanterdapatduahubunganhukum.Perumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan pendaftaran tanah terhadap peralihan hak yang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama atas harta waris sebagai alas hak jual beli, bagaimana kepastian hukum pendaftaran tanah terhadap peralihan hak yang diperoleh berdasarkan hak bersama atas harta waris sebagai alas hak jual beli tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Tujuan penelitianini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pendaftaran tanah terhadap peralihan hak yang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama atas harta waris sebagai alas hak jual beli, serta untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum pendaftaran tanah terhadap peralihan hak yang diperoleh berdasrkan hak bersama atas harta waris sebagai alas hak jual beli tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Metode penelitian pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dipergunakan wawancara pada Kantor Pertanahan Kota Semarang dan studi kepustakaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen, dan sebagainya. Analisis yang digunakan analisis data kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dasar dari kebijakan pendaftaran tanah terhadap peralihan hak yang diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama atas harta waris sebagai alas hak jual mengacu pada Perturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitubahwa pewaris pribumi yang tidak memiliki keturunan dalam menentukan ahli waris dalam pewarisan harus menentukan penggolongan ahli waris sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.Kepastian hukum pendaftaran tanah terhadap peralihan hak yang diperoleh berdasarkan hak bersama atas harta waris sebagai alas hak jual beli tanpa persetujuan ahli waris lainnya perbuatan hukum menjual harta warisan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lain bilamana tidak mendapatkan persetujuan maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Disarankan perlunya kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang terjadi sebagai implementasi berbagai peraturan-peraturan yang ada terkait permasalahan pertanahan, khususnya dalam hal peralihan hak karena pewarisan yang tidak memiliki keturunan.