KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TENTANG PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Kebijakan pencantuman ancaman pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP sebab KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidana. Sehingga aturan atau sistem pemidanaan dalam KUHP hanya berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan atau sistem pemidanaan yang menerapkan sistem minimum khusus.Pidana penjara minimum khusus mulai tampak dalam perundang-undangan di luar KUHP. Rumusan permasalahan yang sekaligus menjadi batasan masalah penelitian ini ialah bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini Dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang. Penulisan penelitian hukum ini didasarkan pada metode yuridis normatif, dimana dilakukan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia (di luar KUHP) selama ini tidak disertai dengan pengaturan mengenai ukuran lamanya pidana penjara minimum khusus yang seragam serta tidak ada aturan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Keseragaman ukuran tersebut harus memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya. Aturan penerapan pidana minimum khusus, yang antara lain berupa pemberatan dan peringanan pidana serta pengecualian berlakunya pidana minimum khusus terhadap pelaku dibawah umur seharusnya diatur secara jelas dan tegas sehingga dapat mempermudah penafsiran dan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Kata kunci: Pidana Penjara Minimum Khusus, Kebijakan Formulasi