KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA HAK ATAS TANAH BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Tentang Pencekalan Sertipikat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Tanah Warga Ampera di Kota Cirebon)

Abstract

Pokok gagasan dalam sistem pendaftaran adalah mencatat hak-hak atas tanah, kemudian mengembalikan bukti kepemilikan atas pemberian hak atas tanahnya. Prinsip pendaftaran tanah harus mencerminkan suatu ketelitian mengenai kepemilikan dari tanah dan hak-hak pihak ketiga yang mempengaruhinya. Prinsip jaminan pendaftaran tanah adalah status hak memberikan jaminan dari ketelitian suatu daftar. Pengakuan kepemilikan tanah dikonkretkan dengan adanya sertipikat tanah. Sertipikat hak hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1993 Badan Pertanahan (BPN) Kota Cirebon menerbitkan 117 sertipikat hak milik atas tanah yang terletak di di Jalan Ampera Blok Gunungsari Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan luas sekitar 6,3 hektare. Penerbitan sertipikat didasarkan atas surat keterangan Kepala Kelurahan Pekiringan No. 04/PHAT/PKR/IX/93, No 05/PHAT/PKR/IX/93, No. 05/PHAT/PKR/IX/93, tanggal 17 September 1993. Tahun 2002 Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mempertanyakan mengenai keabsahan dari sertipikat-sertipikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Cirebon pasalnya tanah yang saat ini dimiliki pribadi oleh warga merupakan tanah negara yang telah menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Socio Legal. Penelitian menggunakan kaedah hukum yaitu peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan Pendaftaran Tanah dan Kewenangan Pemerintah direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat tanah aset milik Pemerintah Provinsi. Hasil penelitian mengenai pencekalan sertipikat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan memberikan alternatif penyelesaian yang dapat menimbulkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, masyarakat pada khususnya. Model penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu model penyelesaian secara normatif, sosial dan progresif. Penyelesaian mengenai kasus pencekalan tanah milik warga Ampera ini seharusnya dapat segera dilakukan karena apabila semakin berlarut maka dapat lebih menimbulkan kerugian bagi pihak warga Ampera.