PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN 20% RUMAH SUSUN UMUM OLEH PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG

FRANS, ANDHIKA AP (2015) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN 20% RUMAH SUSUN UMUM OLEH PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
40Kb

Abstract

Pesatnya pembangunan rumah susun komersil yang lebih dikenal dengan apartemen membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terpinggirkan dan tidak bisa tinggal di daerah perkotaan. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa pelaku pembangunan rumah susun komersil wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 % dari total luas lantai rumah susun komersil. Dengan adanya kewajiban pelaku pembangunan rumah susun komersil di harapkannya, agar dapat dijadikan untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan perumahan dapat teratasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan socio legal research yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan dan mengumpulkan data yang sangat diperlukan dan terkait dengan masalah yang diteliti . Penerapan aturan hukum dalam pembangunan 20% rumah susun umum belum dilaksanakan oleh para developer yang akibatnya berdampak pada ketidakadilan bagi MBR seharusnya peraturan pelaksana terkait dalam undang-undang rumah susun tentang pembangunan 20% rumah susun umum memberikan jaminan bagi MBR, oleh karena itu, harus segera dibuat peraturan perundang-undangan di indonesia terkait kewajiban tersebut. Pembuatan aturan hukum seharusnya memberikan nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi MBR tekait pembangunan 20 % rumah susun umum, diperlukannya penyusunan dan penetapan aturan pelaksanaan UU Rumah Susun oleh pembuat UU dan juga perlu melibatkan konsumen, kelompok konsumen dan organisasi konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, agar pengaturan didalamnya lebih adil.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Rumah Susun, Penerapan dan Perlindungan Hukum
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:57177
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:12 Oct 2017 15:04
Last Modified:12 Oct 2017 15:04

Repository Staff Only: item control page